Judul Buku: Penjarahan Terselubung, Infrastruktur, Ekstraksi Keuangan dan Negara Selatan
Penulis: Nicholas Hildyard
Penerjemah: Indro Suprobo
Penerbit: Resist Book
Ukuran: 14 x 20 cm, xii + 160 hlm
Terbit: April 2023
".......Di banyak negara, ketimpangan dalam akumulasi kekayaan bahkan lebih luas daripada ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan itu terus meningkat. Oxfam menghitung bah-wa, pada tahun 2013, hanya 85 orang - jumlah orang yang bisa Anda dapatkan hanya dalam satu bus double-decker di London - yang mengendalikan kekayaan sebanyak separuh populasi orang dewasa di seluruh dunia. Setahun kemudian, jumlah kekayaan yang sama dikendalikan hanya oleh 67 orang.
Kesenjangan kekayaan antara negara-negara terkaya dan termiskin juga meningkat. Selama masa kolonial dari tahun 1820 hingga 1911, kesenjangan pendapatan antara negara-negara terkaya dan negara-negara termiskin melebar dari 3: 1 menjadi 11: 1. Pada tahun 1950, pada saat banyak negara mencapai kemerdekaan, jumlahnya 35: 1. Pascakemerdekaan, jaraknya tidak menyempit tetapi semakin melebar: pada tahun 1999 Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan jumlahnya 79: 1.
Penjarahan adalah satu-satunya istilah yang tepat untuk menggambarkan proses ini."
Fokus langsungnya adalah infrastruktur, tetapi buku ini juga dimaksudkan sebagai kontribusi praktis yang sederhana untuk mendorong pemahaman yang lebih luas tentang sa-rana kelembagaan yang berkembang yang digunakan oleh para elit untuk mengumpulkan kekayaan dengan biaya masyarakat sekaligus menjadi refleksi yang lebih kritis tentang cara-cara pengorganisasian melawan modal. Berikut ini adalah peta jalan ke seluruh buku:
Bab 2 buku ini dimulai dengan contoh konkret dari infrastruktur-eksploitasi– yakni studi kasus terperinci tentang ‘Queen Mamohato Memorial Hospital di Lesotho, yang dibangun dan dioperasikan oleh konsorsium sektor swasta di bawah kontrak Public-Private Partner-ship (PPP). Bab ini melacak aliran uang masuk dan keluar dari proyek - dan menyoroti siapa yang diuntungkan dari proyek itu. Bab ini mengajukan pendapat bahwa pengaturan PPP jelas berfungsi untuk mengeruk kekayaan yang cukup besar dari salah satu negara termiskin di dunia dan menyedot sebagian darinya kepada 1% elit orang kaya dunia. Dan, sebelum pengacara mulai menulis surat pengaduan fit-nah, biarlah ditekankan bahwa tidak ada saran dari setiap transaksi licik di sini. Sebaliknya: perhatian utamanya adalah bahwa ekstraksi itu sepenuhnya sah.
Bab 3 disusun berdasarkan contoh Lesotho untuk menguraikan bagaimana keuangan memandang infrastruktur dan cara-cara ba-gaimana infrastruktur dikerjakan ulang untuk menghasilkan apa yang dicari oleh keuangan: yakni aliran pendapatan yang stabil dan terikat kontrak. Salah satu fokusnya adalah pada pengaturan kon-trak yang dilakukan investor melalui Kemitraan Publik-Swasta un-tuk memastikan tingkat keuntungan yang tinggi dan terjamin (ya, terjamin). Meskipun negara tetap menjadi pemodal utama sekaligus operator layanan publik, ruang yang relatif kecil yang sekarang telah dibuka untuk investor swasta telah memungkinkan keuangan untuk membangun mesin ekstraksi multi-miliar dolar, yang sangat berisiko melahirkan ketidaksetaraan.
Bab 4 menyoroti sarana investasi lain di luar Public-Privat-Part-nership yang sedang digunakan atau dikembangkan untuk mengeruk kekayaan, langsung atau tidak langsung, dari kegiatan yang meliputi pendanaan, konstruksi dan operasi infrastruktur - dan upaya untuk melipatgandakan jumlah uang yang sekarang sudah diambil. Lintasan ini tidak hanya mengarah kepada semakin besarnya ketimpangan, melainkan juga sangat tidak demokratis, elitis dan tidak stabil. Tidak demokratis karena saat ini segelintir manajer dana semakin menen-tukan apa yang dibiayai dan apa yang tidak. Elitis karena fasilitas yang paling bermanfaat bagi orang miskin tidak dibangun. Tidak stabil karena infrastruktur-sebagai-kelas-aset adalah gelembung yang siap meledak.
Bab 5 berupaya memahami kekuatan struktural di balik kemun-culan infrastruktur sebagai kelas aset dan kerentanan modal yang dimunculkannya. Bagian ini mengajak berkeliling dunia melihat koridor-koridor infrastruktur besar-besaran yang sedang direncana-kan untuk memungkinkan skala ekonomi lebih lanjut dalam bidang ekstraksi, transportasi dan produksi sumber daya dan barang-barang konsumen dengan memadatkan ruang berdasarkan waktu. Bab ini menyatakan bahwa bentuk dominan modal industri tidak dapat de-ngan mudah berkembang tanpa pengeluaran besar-besaran pada ko-ridor-koridor ini. Tetapi rencana para perencana berbenturan dengan batas-batas keuangan infrastruktur tradisional. Uang itu tidak tersedia tanpa menarik kumpulan dana yang lebih luas di luar negara, bank swasta dan lembaga multilateral: pasar modal global adalah sumber target, kemitraan publik-swasta sebagai rangsangan, dan infrastruktur sebagai kelas aset yang disukai saat ini (seandainya sering goyah) me-rupakan sarana untuk menghasilkannya.
Bab 6 dalam buku ini merefleksikan tantangan yang ditimbulkan oleh rekonfigurasi infrastruktur bagi gerakan sosial. Dorongan untuk melibatkan sektor swasta secara lebih besar dalam pembiayaan dan operasi infrastruktur telah memicu perlawanan dari banyak pihak, termasuk dari serikat pekerja, aktivis lingkungan dan hak asasi manu-sia, dan gerakan sosial lainnya. Tetapi dalam banyak kasus, respons semacam itu dilemahkan oleh pengeroposan terhadap banyak sarana untuk menggerakkan perubahan sosial yang bersifat tradisional lintas sektoral, yang sudah tertanam dalam hidup masyarakat. Sebaliknya, advokasi semakin disalurkan melalui jasa konsultansi atau dengan isu tunggal, melalui organisasi non-pemerintah, yang banyak di an-taranya telah menjadi waralaba semu-korporat karena hubungan dengan basis politiknya terutama didorong oleh penggalangan dana. Akibatnya, sulit untuk bergerak melampaui 'reformasi reformis' (yang cenderung merusak upaya membangun gerakan jangka panjang) agar bisa menggantinya dengan mendorong 'reformasi non-reformis' (yang membuka ruang strategis untuk menghasilkan perubahan seja-ti). Upaya menghadapi lintasan pendanaan infrastruktur kontemporer beserta ketidaksetaraan serta ketidakadilan yang ditimbulkannya, ba-rangkali akan lebih membuahkan hasil apabila merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun atau memperkuat perlawanan yang berfokus kepada kepentingan bersama dalam menghadapi proses akumulasi.
